TINGGALKAN DEMOKRASI KEMBALI PADA SISTEM ISLAM

   Meneropong Masa Depan Indonesia, Negara Islam versus Negara Demokrasi. Inilah tema yang diangkat Karisma Airlangga dalam acara Bedah Buku Ilusi Negara Demokrasi yang diselenggarakan pada hari Sabtu 12 Juni 2010 di ruang Kahuripan lantai 2 Perpustakaan Kampus C Unair. Acara ini dihadiri sekitar 250 orang, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum, termasuk kalangan guru dan dosen. Tidak hanya dari Surabaya, peserta yang hadir bahkan ada yang berasal dari Ponorogo, Jember dan Malang.
    Pembicara yang hadir dalam acara tersebut adalah Bapak Joko Susanto (dosen FISIP Unair, Dewan Pemangku Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi) dan Bapak Farid Wadjdi (Penulis Buku Ilusi Negara Demokrasi, DPP HTI).
    Selama acara berlangsung terlihat jelas antusias peserta. Ditambah lagi adanya tayangan multimedia yang mampu mengarahkan pemikiran peserta terkait fakta demokrasi di Indonesia dan gambaran penerapan sistem Islam dalam Daulah Khilafah. Pak Farid sebagai pembicara pertama seperti yang tertuang dalam bukunya mengungkapkan bahwa Demokrasi hanyalah ilusi belaka. Baik dalam konsep maupun dalam penerapannya. Sehingga klaim Demokrasi yang menyatakan bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tidak akan pernah terwujud. Kenyataannya untuk menyerukan kehendaknya, rakyat harus menyerahkan urusan pada wakil-wakilnya. Wakil rakyat yang notabene sama seperti mereka, yakni hanyalah manusia yang memiliki keterbatasan untuk bisa mengetahui apa yang bisa menghantarkan manusia pada kesejahteraan rakyat. Selain itu mereka juga memiliki kepentingan-kepentingan pribadi yang itu secara tidak langsung mempengaruhi mereka dalam menentukan kebijakan.
    Demikian pula dalam penerapannya. Wakil rakyat yang diharapkan bisa mensejahterakan rakyat ternyata justru melakukan hal yang sebaliknya. Seperti yang baru-baru ini dikabarkan, bahwa pemerintah hendak menaikkan tarif dasar listrik. Sebuah keputusan yang jelas-jelas tidak berpihak pada rakyat. Pak Farid juga memberikan penawaran sistem alternatif yaitu sistem Islam. Sistem yang berasal dari ALLOH SWT. pencipta manusia, alam semesta, dan segala isinya yang paling mengerti manusia dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap manusia. Di sisi lain secara empiris sistem Islam telah tegak selama lebih dari 13 abad dan terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
    Berbeda dengan Pak Farid, Pak Joko Susanto berpandangan bahwa demokrasi bukanlah ide yang ilusi. Saat ini Demokrasi masih berproses menjadi sistem yang ideal, meskipun  beliau juga mengakui bahwa jika merujuk pada Plato (bapak demokrasi dunia), dinyatakan bahwa sesungguhnya demokrasi merupakan sistem imperfect (sistem yang tidak sempurna). Pemikiran Pak Joko ini kemudian dipatahkan oleh Pak Farid, “Nah, kalo sudah jelas tidak sempurna mengapa kita susah-susah mempertahankan demokrasi?” ungkap Pak Farid. “Islam telah memiliki aturan yang sempurna bagi kehidupan, kenapa kita tidak menggunakan sistem Islam saja?” tambahnya. Tampak sebagian besar peserta sepakat dengan pernyataan Pak Farid.
    Saat tiba closing statement, Pak Joko Susanto menyatakan bahwa sistem Demokrasi adalah sistem yang terbuka, demokrasi tidak bisa berdiri sendiri harus ada ide lain yang menopangnya. Pak Joko beranggapan disinilah sistem Islam bisa menyatu dengan Demokrasi. Pernyataan Pak Joko ini dibantah oleh Pak Farid. Beliau menyatakan bahwa antara sistem Demokrasi dan sistem Islam adalah dua hal yang bertolak belakang. Secara tegas beliau mengungkapkan bahwa sebagai seorang muslim yang meyakini ALLOH SWT. sebagai Pencipta dan Pengatur kita harus menyerahkan kedaulatan ditangan ALLOH SWT. bukanlah ditangan rakyat seperti yang terjadi dalam sistem Demokrasi. Dalam closing statemennya ini beliau kembali menawarkan sebuah sistem yang berlandaskan Islam, berasal dari ALLOH SWT. yang telah terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebuah sistem yang berjalan dalam sebuah pemerintahan yang disebut Khilafah.
    Dengan realitas ini, masihkah kita mempertaruhkan kesejahteraan rakyat demi proses kesempurnaan semu Demokrasi yang notabene telah cacat bawaan?